Antara Pemilu Dan Harapan Perbaikan Ekonomi Masyarakat

Grindle dalam penelitiannya terhadap pilkada langsung di Mexico(2009) menjelaskan, bahwa pada setiap pemilu dilangsungkan, masyarakat cenderung lebih optimis pada perubahan di daerah mereka.  Grindle melihat ada relasi positif antara kompetisi politik dengan perubahan ekonomi di daerah yang lebih baik.

Dalam kasus pemilih langsung terdapat konsistensi pembangunan pada suatu rezim pemerintahan,  karena sang incumbent takut kalah pada pemilu selanjutnya, dan bilamana telah berada dalam periode terakhir kepemimpinan incumbent tetap menjalankan perekonomian secara stabil  agar incumbent dapat tampil lagi ke pentas politik nasional.

Pilihlah pemimpin bagi bangsa Indonesia yang adil

Apakah kasus Mexico juga terlihat di Indonesia? Jawabannya ternyata lebih rumit. Pada satu sisi begitu sering misalnya ditemukan pemimpin yang terpilih dalam Pilkada justru menjadi penghambat besar kemajuan ekonomi daerahnya, namun pada sisi lain juga muncul kepemimpinan yang penuh inspirasi yang benar-benar membawa imbas pertumbuhan ekonomi hingga ke tingkat mikro. Pemilih masih menerka-nerka akankah mereka mendapatkan kepala daerah yang baik, pada saat proses penyaringan calon pemimpin masih belum membaik.

Lebih jauh lagi, Indonesia juga masih memiliki beberapa kendala untuk mencapai kondisi demokrasi yang ideal. Misalkan masalah titik temu antara pejabat terpilih dengan peraturan yang telah ada. Pejabat terpilih mesti memperbaiki kesalahan atau hambatan peraturan yang kerap menghambat iklim bisnis. Sebagai contoh dalam hal mendapatkan perizinan pada pembangunan sebuah gedung multifungsi, di Indonesia diperlukan 19 prosedur, dengan waktu penyelesaian 224 hari dengan mengeluarkan biaya informasi waralaba dan franchise indonesia sebesar 364,9% per parameter. Sementara dalam  parameter yang sama di Singapura, hanya memerlukan 11 prosedur, 129 hari dan biaya 24,0 % perparameter.

Jangan limpahkan kesalahan pada pemimpin

Kepala negara atau kepala daerah tidak bisa serta-merta memperbaiki peraturan yang menghambat bisnis, karena mesti dibahas bersama dengan parlemen baik pusat maupun daerah. Kendalanya titik temu terkadang tidak mudah didapatkan, bagaimanapun para anggota parlemen mewakili golongan bisnis masing-masing, sehingga deregulasi kebijakan ekonomi terkadang dicurigai sebagai praktik memperkaya satu golongan di atas golongan lain dengan kemudahan-kemudahan, misalkan pembebasan bea, pajak, konsensi, serta perizinan.

Contoh sederhananya, adalah pembebasan pajak pada komoditas mineral, atau produk pertanian sebagai stimulus pertumbuhan di komoditas tersebut, tentunya yang diuntungkan adalah pengusaha mineral serta produk pertanian, sementara pengusaha bidang lainnya harus tetap dipajaki, agar pemasukan negara tetap stabil. Hal ini jika tidak dikelola oleh kepala negara atau kepala daerah akan membawa kecemburuan antar elit pengusaha, sehingga kepala negara dan kepala daerah harus senantiasa memperhatikan prinsip keadilan serta pemerataan, namun juga tidak mengurangi pendapatan para elit pengusaha.

Jika kepala negara dan kepala daerah mampu menyeimbangkan pemerataan, jalur pertumbuhan baru, dengan tidak mengorbankan pelaku bisnis yang telah establish, maka diyakini perbaikan ekonomi masyarakat akan lebih cepat terwujud. Pemilu, baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Kepala Daerah tidak akan sia-sia.***